GARUT. GUNTUR POS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut komisi IV menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Disdik Kabupaten Garut diruang Komisi IV DPRD, Jalan Patriot, Garut. Senin (09/06/2026).
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Garut Yudha Puja Turnawan mengaku kecewa karena ke tidak hadirannya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Garut diruang rapat kerja yang tengah digelar.
Saya selaku anggota DPRD Komisi IV Garut merasa kecewa dan tentu sangat menyesalkan bahwa rapat kerja dengan tidak hadirnya Kepala Dinas Pendidikan.” Sesalnya saat ditemui diruang Komisi IV Fraksi.
Sangat disayangkan padahal kita banyak sekali yang ingin di bahas dengan banyak agenda yang sangat penting. Pertama
banyak sekolah SD yang
kekosongan kepala sekolah, itu berdasarkan keterangan BKD
ada 360 SD yang tidak memiliki kepala sekolah.
Kemudian SMP, ada dari 140
SMP negeri, ada 28 yang kekosongan.
Sebetulnya ASN yang ada kan
cukup lah, bahkan
bakal calon kepala sekolah juga
banyak yang mengikuti proses negeri, mengikuti pendidikan bakal calon kepala sekolah yang diselenggarkan oleh Kementerian Pendidikan, dan desmen, tapi ada beberapa yang memang belum mendapatkan EK, nah tentu ini prosesnya harus dipercepat komunikasi dengan antara BKN, Kementerian Pendidikan Dasmen dan Kementerian Pendidikan PAN-RB.
Karena kan memang kepala sekolah yang berdasarkan, berasal dari P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini memang harus ada rekomendasi terutama kalau tidak, di sekolah induk, nah ini harus ada komunikasi intensif.
Makanya ketidak hadiran Kadisdik Garut kita Kecewa, mengecewakan buat saya, karena kita perlu membahas isu-isu yang tajam.’ tutur Yudha nampak geram.
Karena indeks pendidikan kita bukan
Indeks standar, minimal bidang pendidikan kita turun. Pada tahun 2024 itu kita di 75,53 Kita dikategorikan total pertama. Kemudian tahun 2025 turun menjadi 66,12. “Menjadi turun ini berarti ada penurunan.
Nah salah satu yang kita khawatirkan
Kekosongan jabatan kepala sekolah, hal itu penting karena kepala sekolah memiliki kompetensi untuk mengatur kegiatan belajar-mengajar di setiap satuan pendidikan sekolah SD ini.
Jadi ketidak hadiran Kadisdik ini juga kan, ketika kita berkomunikasi lewat telepon pun tidak aktif ya, entah nomornya sudah berapa bulan memang kita tidak bisa
berkomunikasi secara langsung
alasan ketidak hadiran. Bukan kali ini tapi sering.
Nah, indeks standar pendidikan minimal bidang pendidikan kita turun tentu ini kan membutuhkan SDM yang memadai, makanya salah satu tantangannya adalah percepatan diisi kepala di sekolah-sekolah SD yang kosong, yang tidak memiliki kepala sekolah.
Lanjut disampaikan Yudha, menurut keterangan BKD jumlah yang kosong tidak ada kepala sekolah yaitu ada 360 sekolah, tapi klarifikasi dari Disdik ada 366 SD yang tidak memiliki kepala sekolah, ini kan sebuah hal yang harus ada percepatan itu.
” Ini kan sebuah fenomena yang kasihan ke para guru paruh waktu gaji tidak seberapa. Bahkan saya mendapatkan curhat salah satu guru di salah satu SDN 4 Pampung Bek yang langsung berkomunikasi lewat TikTok.
Kemudian langsung dia tidak bisa beli susu untuk anaknya karena terlambatnya gaji.
Kemudian tadi di rapat kerja saya berharap ketika ada kadisdik,
saya ingin ada perbaikan pada terutama keuangan agar ke depannya gaji guru paru waktu tidak terlambat seperti di bulan Juni ini, bulan Juni ini, bahkan di beberapa Bahkan di beberapa bulan sebelumnya pun sering terlambat.”ungkapnya.
