GARUT. KORAN GUNTUR POS – Soal isu Makan Bergizi Gratis (MBG) mau diberhentikan, dengan adanya hal tersebut menurut salah satu anggota Asosiasi Pemenuhan Gizi Indonesia (APGIN) Kabupaten Garut, Rizal Mardiansyah mengatakan bahwa, kebijakan yang dilakukan oleh BGN harus adanya rasa berkeadilan bagi para mitra yang telah berinvestasi dalam rangka membantu serta mendukung program prioritas pemerintah tersebut agar supaya tidak terjadi polemik ditengah masyarakat, karena akan berdampak pada berbagai stakeholder.
Oleh karenanya, Lebih lanjut Ia memaparkan , Menata Ulang Fondasi Generasi Emas: Evaluasi dan Efisiensi Kebijakan MBG Sejak resmi diluncurkan secara bertahap, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diorkestrasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah bertransformasi dari sekadar program pemenuhan nutrisi menjadi instrumen kebijakan sosial dan ekonomi berskala masif.
Di tengah ambisi besar menyasar 82,9 juta penerima manfaat demi menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah kini menerapkan kendali ketat dan langkah taktis untuk menjawab tantangan tata kelola serta efisiensi anggaran.” Ujarnya. Senin (06/07/2026).
Seperti diantaranya, Libur Sekolah: Momentum Jeda, Audit, dan Efisiensi Triliunan Rupiah Langkah paling signifikan dalam dinamika kebijakan terkini adalah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 oleh BGN. Kebijakan ini memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran makanan bergizi dan menonaktifkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG selama masa libur sekolah.
Keputusan strategis ini membawa dampak besar: Efisiensi Anggaran Negara: Dengan tidak dibayarkannya insentif harian kepada puluhan ribu SPPG selama 18 hari masa libur, negara berhasil menghemat anggaran hingga Rp3,4 triliun sampai Rp3,5 triliun.
Audit Tata Kelola Menyeluruh: Masa jeda ini dimanfaatkan penuh oleh pemerintah untuk melakukan audit total dan pembenahan internal. Evaluasi ini mencakup penertiban penyedia yang bermasalah, verifikasi ulang data penerima manfaat, peningkatan standar sanitasi, hingga peningkatan kapasitas juru masak di lapangan.
Menjawab Kontroversi dengan Penertiban Tegas Perjalanan program ini tidak luput dari dinamika sosial dan kritik tajam. Mulai dari isu anggaran, kendala teknis penyiapan makanan seimbang, hingga gelombang aksi demonstrasi dari kelompok masyarakat sipil yang menyoroti tata kelola. Merespons hal tersebut, pemerintah memilih pendekatan adaptif dan transparan.
Melalui evaluasi berkala, presiden dan pimpinan BGN mengawasi langsung kendala lapangan untuk menyapu bersih pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau indikasi korupsi.
Kebijakan pengetatan ini diambil demi memastikan keselamatan anak-anak sebagai prioritas mutlak, salah satunya dengan mewajibkan setiap SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Dampak Ganda: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Di balik pengetatan manajemen yang sedang berlangsung, kebijakan MBG tetap mempertahankan esensi utamanya sebagai stimulus ekonomi lokal. Dengan mewajibkan penggunaan bahan baku pangan lokal, program ini terus menghidupkan ekosistem dan meningkatkan pendapatan para petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM di sekitar titik SPPG.
Kebijakan MBG saat ini mencerminkan fase krusial “jeda untuk melompat lebih tinggi”. Penghentian sementara dan audit di masa libur sekolah ini bukan tanda mundurnya komitmen, melainkan langkah pembersihan dan penguatan fondasi agar saat tahun ajaran baru dimulai, program ini berjalan jauh lebih bersih, aman, dan tepat sasaran.
Akan tetapi tegas Rizal, kebijakan yang dilakukan oleh BGN harus adanya rasa berkeadilan bagi para mitra yang telah berinvestasi dalam rangka membantu serta mendukung program prioritas pemerintah tersebut agar supaya tidak terjadi polemik ditengah masyarakat, karena akan berdampak pada berbagai stakeholder.
Apalagi sekarang ini banyaknya mitra dapur SPPG yg sudah berproses membangun dan sekarang mangkrak tidak jelas kelanjutan nya karena langkah kebijakan BGN untuk menghentikan pembangunan nya, dan itu menjadi kerugian materiil bagi para mitra sebagai investor. Pada prinsipnya kita mendukung program prioritas pemerintah tersebut.
Pungkas nya.” tegasnya
